Menurut Anak Agung Arjawa, SH, MH, persoalan distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme internal pemerintah atau pelaku usaha semata. Diperlukan kehadiran pengawas independen yang memiliki kewenangan, integritas, serta kebebasan dari kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Pengawasan independen ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan seluruh proses distribusi, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga penerimaan di tingkat petani, berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Anak Agung Arjawa menekankan bahwa selama ini masih ditemukan berbagai indikasi penyimpangan, seperti keterlambatan distribusi, penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga praktik-praktik tidak sehat yang merugikan petani sebagai pihak paling terdampak. Tanpa pengawasan yang objektif dan profesional, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan akan terus berulang dan menghambat terciptanya sistem distribusi yang berpihak pada kesejahteraan petani.
Dengan adanya pengawas independen yang bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab, diharapkan tata kelola distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian dapat diperbaiki secara menyeluruh. Pengawas independen juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah, distributor, dan petani dalam menyampaikan temuan, rekomendasi, serta evaluasi kebijakan. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan mampu mewujudkan sistem distribusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus mengembalikan kepercayaan petani terhadap kebijakan dan mekanisme distribusi yang dijalankan.
