Diskusi mendalam antara CIDES Bali dan Pokja Pangan ICMI yang dipimpin oleh Dr. Marwah Daud, Ph.D. menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian di Indonesia. Pertemuan ini tidak sekadar menggali persoalan teknis, tetapi juga melakukan pemetaan strategis terhadap akar masalah yang selama ini dirasakan oleh para distributor, kios pertanian, serta petani sebagai pelaku utama di sektor pangan nasional.
Dalam forum tersebut, CIDES Bali memaparkan berbagai temuan lapangan terkait kesenjangan antara kebijakan pusat, mekanisme distribusi industri, dan realitas di tingkat petani. Berbagai hambatan seperti keterlambatan distribusi, ketidakmerataan suplai, penetapan kuota yang tidak tepat sasaran, hingga kebijaksanaan produsen yang dinilai kurang transparan dan berpotensi merugikan jaringan distribusi, menjadi fokus utama pembahasan.
Dr. Marwah Daud dan tim Pokja Pangan memberikan analisis komprehensif mengenai perlunya pembenahan sistemik yang berlandaskan keadilan, keterbukaan, dan efisiensi. Diskusi juga menyoroti pentingnya membangun mekanisme distribusi yang mengedepankan prinsip pemerataan, sehingga petani dapat memperoleh pupuk dan obat-obatan pertanian secara tepat waktu, dengan harga yang wajar, dan melalui jalur yang terjamin keabsahannya.
Kedua pihak sepakat bahwa keberlanjutan sektor pertanian tidak dapat terlepas dari jaminan ketersediaan sarana produksi yang mudah diakses. Dengan demikian, kebijakan distribusi yang tidak adaptif atau kurang berpihak pada petani akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan stabilitas pangan nasional.
Sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan komitmen terhadap kemajuan bangsa, hasil kajian, rekomendasi, serta catatan kritis dari diskusi ini akan disusun secara tertulis dan diserahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pertanian. Penyampaian resmi ini bertujuan agar masukan dari CIDES Bali dan Pokja Pangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan nasional terkait distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian.
Melalui langkah ini, CIDES Bali dan Pokja Pangan berharap tercipta kebijakan yang lebih adil, berimbang, dan mampu memberikan perlindungan bagi petani serta seluruh pelaku distribusi. Diskusi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemikir, akademisi, dan praktisi lapangan dapat menghasilkan jalan keluar yang konstruktif demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, kerja bersama ini menjadi wujud nyata komitmen untuk memastikan bahwa sektor pertanian Indonesia terus tumbuh, modern, dan mampu menopang masa depan bangsa.
