BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dalam proses jual beli maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi kendala karena proses pembayaran BPHTB umumnya harus melalui PPAT atau Notaris.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat:
“Apakah mekanisme tersebut tidak menambah biaya pengeluaran bagi masyarakat?”
Secara administrasi, PPAT/Notaris memang memiliki peran penting dalam memastikan dokumen transaksi sesuai aturan hukum dan perpajakan. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat sering merasa terbebani karena selain membayar pajak BPHTB itu sendiri, juga harus mengeluarkan biaya jasa tambahan.
Bagi sebagian masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tambahan biaya administrasi dan jasa tersebut dapat menjadi beban yang cukup berat. Terlebih apabila nilai transaksi tanah atau bangunan cukup besar, maka otomatis nilai BPHTB dan biaya pendukung lainnya ikut meningkat.
Di era digital saat ini, muncul harapan agar pemerintah dapat menghadirkan sistem pembayaran BPHTB yang lebih sederhana, transparan, dan dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada pihak perantara. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat dapat:
Menghemat biaya tambahan,
Mempercepat proses administrasi,
Mengurangi potensi kesalahan,
Serta meningkatkan transparansi pembayaran pajak.
Pada akhirnya, pajak memang merupakan kewajiban warga negara. Namun pelayanan dan mekanisme pembayaran juga diharapkan memberikan kemudahan, kepastian, dan rasa keadilan bagi seluruh.
