- Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi utama bagi kemandirian dan stabilitas nasional. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks—mulai dari perubahan iklim, hingga fluktuasi pasar dunia—Indonesia dituntut memiliki sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, reformasi di sektor BUMN dan pertanian menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda lagi.
BUMN yang bergerak di bidang pangan memegang peran penting dalam memastikan distribusi, stabilisasi harga, hingga pengelolaan cadangan pangan nasional. Namun, tantangan seperti tata kelola yang belum optimal, keterbatasan inovasi, serta birokrasi yang panjang seringkali menghambat efektivitas kinerjanya. Reformasi dibutuhkan agar BUMN dapat lebih transparan, dan profesional dalam menjalankan fungsi strategisnya. Modernisasi manajemen, pemanfaatan teknologi digital, serta kemitraan yang lebih kuat dengan petani dan sektor swasta merupakan langkah kunci untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Di sisi lain, sektor pertanian sebagai penghasil utama kebutuhan pangan juga menghadapi tantangan besar. Penurunan jumlah petani muda, alih fungsi lahan, minimnya akses teknologi modern, hingga rendahnya produktivitas menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Reformasi pertanian harus diarahkan pada pemberdayaan petani, peningkatan kualitas infrastruktur, serta inovasi berbasis riset dan teknologi—mulai dari smart farming, mekanisasi, hingga sistem irigasi presisi. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, pertanian nasional dapat lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.
Untuk itu dibutuhkan transfaransi,profesionalisme dan reformasi dalam bidang pertanian untuk menuju swasembada pangan dan ketahanan pangan secara nasional
