Denpasar — Ketua Central Information and Development Studies (CIDES) Bali, Prof. H. Nurianto, RS, menegaskan pentingnya dukungan penuh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian dalam mendukung operasional penelitian nasional terkait carut marut distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian di Indonesia.
Prof. H. Nurianto, RS menyampaikan bahwa persoalan distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian telah lama menjadi sorotan publik dan media nasional. Meskipun pemerintah setiap tahun mengalokasikan jutaan ton pupuk bersubsidi, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan distribusi, ketidaktepatan sasaran, perbedaan harga di atas harga eceran tertinggi (HET), hingga dugaan praktik penyimpangan oleh oknum distributor dan kios resmi.
“Persoalan ini bukan semata-mata masalah teknis, tetapi menyangkut tata kelola, pengawasan, dan sistem distribusi yang berdampak langsung pada produktivitas petani serta ketahanan pangan nasional,” tegas Prof. H. Nurianto, RS.
Berdasarkan berbagai pemberitaan media nasional, pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan sekitar 9,55 juta ton pupuk bersubsidi. Namun demikian, keluhan petani masih terus bermunculan di berbagai daerah, khususnya terkait sulitnya memperoleh pupuk pada masa tanam, mahalnya harga pupuk non-subsidi, serta distribusi obat-obatan pertanian yang tidak merata. Media juga mencatat adanya ribuan kios dan distributor pupuk yang dikenai sanksi akibat pelanggaran tata niaga dan penjualan di atas HET.
CIDES Bali menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian independen, menyeluruh, dan berbasis data guna memetakan secara objektif persoalan distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap akar persoalan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada petani.
Anggota tim penelitian CIDES Bali, Dr. Adrid Indaryanto, menegaskan bahwa fokus penelitian diarahkan langsung pada dampak riil yang dirasakan petani.
“Penelitian yang berfokus pada sistem distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian ini akan sangat membantu para petani dalam meningkatkan efisiensi usaha tani serta pendapatan mereka,” ujarnya.
Dalam konteks kelembagaan, Prof. H. Nurianto, RS menekankan peran strategis BRIN sebagai institusi riset negara untuk memastikan kualitas metodologi, validitas data, serta analisis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. “Keterlibatan BRIN sangat penting agar hasil penelitian memiliki legitimasi akademik yang kuat dan dapat dijadikan rujukan kebijakan nasional,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat peran koperasi dan pelaku usaha tani sebagai bagian dari mata rantai distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian. Berbagai laporan media menunjukkan bahwa koperasi desa dan kelompok tani belum sepenuhnya berdaya dalam sistem distribusi yang ada, sehingga masih rentan terhadap praktik distribusi yang tidak transparan.
Adapun Kementerian Pertanian diharapkan dapat mendukung keterbukaan data, penyempurnaan sistem e-RDKK, serta penguatan pengawasan distribusi secara real-time di lapangan. “Tanpa integrasi data dan pengawasan yang efektif, masalah distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian akan terus berulang dan merugikan petani kecil,” ujar Prof. H. Nurianto, RS.
CIDES Bali menegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya korektif dan konstruktif guna memperbaiki tata kelola distribusi pupuk dan obat-obatan pertanian secara berkelanjutan. Hasil penelitian akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, DPR, serta pemangku kepentingan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan nasional.
“Negara harus hadir secara nyata dalam menjamin keadilan distribusi bagi petani. Penelitian ini merupakan ikhtiar bersama agar kebijakan pertanian benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Prof. H. Nurianto, RS.
