Pemerintah telah memutuskan Badan penyelenggara jaminan product halal (BPJPH) merupakan badan yang berdiri sendiri terpisah dari kementrian agama.
Pemisahan Badan penyelenggara jaminan product halal (BPJPH) tersebut diharapkan akan memudahkan masyarakat khususnya UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk halal.
Pengurusan sertifikasi produk halal sampai saat ini terlihat masih carut marut dan menyulitkan masyarakat pada umumnya. Birokrasi yang berbelit belit, tidak adanya kepastian dalam menentukan biaya pengurusan, bimbingan petugas halal yang kurang tanggap dan lain lainnya sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikasi halal merasa kesulitan atau dipersulit dalam pengurusan sertifikat halal.
Tujuan pemerintah memisahkan badan penyelenggara jaminan produk halal dari kementrian agama terlihat sulit dicapai bila birokrasi yang berbelit belit, biaya pengurusan sertifikasi halal yang tidak punya kepastian, selalu berubah rubah dan tidak jelas, petugas lapangan sulit berkodinasi semuanya menjadikan masyarakat menjadi kesulitan dalam pengurusan sertifikat halal.
Cides sebagai central information and devolement studies, pusat lembaga informasi wajib memberikan masukan kepada pemerintah khususnya badan penyelenggara jaminan produk halal fakta fakta dilapangan yang ada saat ini agar hambatan hambatan masyarakat dalam pengurusan sertifikat halal dapat lebih dipermudah tidak carut marut seperti saat ini.
Sudah saatnya CIDES menjalankan fungsinya seperti apa yang diamatkan pada saat pelantikan CIDES di aula STIKOM.
Pengurus CIDES yang telah berkomitment untuk fokus terhadap permasalahan Produk Halal agar bergerak dan memberikan informasi informasi mengenai sertifikasi produk halal serta mencari solusi apa yang harus dilakukan CIDES untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada dan bila perlu kita akan undang babe haikal selaku ketua BPJH untuk berdialog. Cides dan bravo lima siap untuk mempasilitasi pertemuan CIDES dengan babe haikal.
